FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN BERSATU

Kamis, 14 Februari 2008, 00:29:24
Jakarta, myRMnews. Laba bersih BUMN tahun 2008 di­tar­getkan tumbuh 13-15 per­sen dibandingkan dengan pen­ca­paian laba bersih 2007 yang di­perkirakan mencapai Rp 70-75 tri­liun. Untuk urusan peringkat, la­ba tertinggi masih akan di­sum­bang PT Pertamina dan rugi ter­besar oleh PT Perusahaan Lis­trik Negara (PLN).

“Meskipun gejolak ekonomi ti­dak terlalu tinggi di tahun ini target pertumbuhan diperkirakan se­perti itu sesuai RKAP, se­men­tara untuk rugi kami targetkan rugi BUMN di 2008 sebesar Rp 500 miliar ke bawah,” ujar Se­kre­taris Menteri Negara BUMN Said Didu di sela-sela aca­ra BUMN Executive Club di Kantor Pu­sat PT PLN, Jakarta, kemarin.

Didu mengatakan, rugi BUMN di tahun 2007 adalah sebesar Rp 2,9 triliun, dimana PLN ber­kon­tribusi terhadap rugi BUMN paling besar, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun.

“Sementara untuk laba bersih BUMN, Pertamina menduduki ran­king I dengan laba bersih se­ki­tar Rp 20 triliun di 2007,” tan­dasnya.

Di tahun 2007, Didu menga­ta­kan, aset BUMN per­tam­bangan mengalami pertum­buh­an yang pesat. “Antam men­du­duki peringkat teratas per­tum­buhan aset dimana dalam dua tahun dari 2005 hingga 2007 total aset mereka naik 5 kali lipat,” ujarnya.

Di 2008, ditargetkan hanya 22 BUMN saja yang mengalami ke­ru­gian dan di 2009 akan ber­ku­rang menjadi hanya 11 BUMN. “Pe­ningkatan deviden BUMN 2008 menjadi Rp 31 triliun me­ru­pakan pekerjaan yang besar, sa­ya sedang mengotak-atik BUMN mana saja yang bisa di­ambil untuk tambahan ini,” katanya.

Terkait rencana restruk­tu­ri­sa­si, PT PLN diminta berpikir ulang. Dikatakan Ketua Presi­dium FSP BUMN Bersatu, Arief Pu­yono pemerintah diminta meng­kaji ulang rencana res­truk­turisasi PT PLN karena res­truk­turisasi akan berdampak pada para pekerja PLN sendiri.

“Tidak jarang, rekstruturisasi kor­porasi menelan korban ter­ja­di­nya PHK besar besaran, pa­da­hal saat ini pemerintah pe­me­rin­tah berusaha untuk mengu­rangi tingkat pengangguran,” ka­ta Arief di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, gerakan pe­nolakan rekstrukturisasi PLN oleh pekerja merupakan murni ge­rakan buruh dalam mem­perjuangkan kepentingan ter­ha­dap ancaman pemutusan hu­bu­ngan kerja (PHK) dan penurun­an kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah sela­ku pemegang saham PLN ha­rus dapat mencari jalan tengah yang bisa dipahami rakyat tetapi yang juga bisa meyakinkan inves­tor untuk dapat mendu­kung proyek-proyek listrik yang se­dang dijalankan PLN.

Menurutnya, saat ini manaje­men PLN tengah bekerja keras un­tuk mensukseskan program pengadaan listrik 10.000 megawatt yang ditargetkan terpenuhi pada 2020.

“Saat ini, program pengadaan lis­trik 10.000 megawatt mene­mui cukup banyak kendala ter­uta­ma terkait masalah pen­da­na­an. Untuk itu diperlukan kon­sen­trasi dan kerja-keras jajaran ma­najemen PLN dalam me­n­suk­seskan program penga­da­an­nya,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini , lan­jutnya, ada baiknya program res­trukturisasi dan reorganisasi PLN dilaksanakan setelah suk­sesnya proyek pengadaan listrik 10.000 megawatt. Sebab jika di­lak­sanakan bersamaan de­ng­an program restrukturisasi dan reorganisasi PLN, maka dikha­wa­tirkan kedua program ter­se­but tidak bisa berjalan dengan optimal.

Disisi lain, adanya agenda Pe­milu 2009 juga harus diper­ha­tikan. Program sebesar res­truk­turisasi dan reorganisasi di­pastikan memerlukan waktu yang tak sebentar. Program res­trukturisasi dan reorganisasi PLN diharapkan tak berantakan karena berubahnya kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham setelah Pemilu.

“Untuk menghindari resiko ter­jadinya perubahan kebijakan pe­megang saham yang begitu drast­is setelah dilaksanakannya Pe­milihan Umum, maka program restrukturisasi dan reor­ga­ni­sasi BUMN seperti PLN se­harusnya dilakukan pada tahun per­tama setelah dilaksanakan­nya Pemilu,” tam­bahnya.

Arief menyatakan, FSP BUMN Bersatu menyambut baik langkah manajemen PLN me­ngupayakan pembangunan sektor kelistrikan agar ada di track yang benar dan tepat.

“Penetapan tarif rendah yang seragam untuk semua kon­sumen di seluruh pelosok nu­san­tara telah melambangkan ko­mitmen kese­ta­raan sosial bagi seluruh rakyat oleh karena itu hasil RUPS PLN me­ngenai Rekstrukturisasi PLN ha­rus dibatalkan dahulu,” ka­ta­nya. rm