FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN BERSATU

An article in the business section of the Jakarta Post doesn’t paint a rosy picture for Merpati airlines, the once popular domestic airline in Indonesia.

Workers begin to feel the pinch of Merpati’s hardship
Alvin Darlanika Soedarjo, The Jakarta Post, Jakarta

Dediyana, 32, a native of Yogyakarta, has to face most of his days being idle despite his career at Merpati Nusantara Airlines as a first officer.

The co-pilot and father of two has been working there for 12 years. The past two years he has specialized in flying the Boeing 737-300.

He said that there used to be two Boeing 737-300s in the fleet. Now there are none.

“I have not flown for two months. This has hurt my skills and bonus income from flying hours,” he told The Jakarta
Post last week.

A 50-year old pilot, Captain Wahyudi, and many other pilots and cabin crew members also shared Dediyana’s concern. The airline’s board of directors has promised them that they will get more aircraft so that they could work. But that promise has not been fulfilled.

“We have been promised by the management that the company will be serving more destinations, but nothing has happened yet,” he said.

Unlike Dediyana and Wahyudi, many Merpati pilots and crew members could no longer tolerate the difficulties encountered by the airline. They have moved to other airlines, such as Singapore Airlines, Cathay Pacific, Air Asia, Batavia Air, Lion Air, Sriwijaya Airways and Adam Air.

“Merpati has lost many of its pilots over the last few months, and a few of us resigned for various reasons,”

Dediyana noted that he would rather stay with Merpati because he had adapted to the company’s environment.
At present, there are about 3,200 employees working for state-owned Merpati, which operates 26 aircraft mostly serving destinations in central and eastern parts of Indonesia.

The financial problems have not only affected pilots and other crew members, but also the airline’s ground staff. In the days before the financial problems, they received bonuses and other allowances in addition to their salary. Now, such allowances are a thing of the past.

“The money for family allowances and production bonuses are no longer paid,” Arief Poyuono, 34, the head of Merpati Employees Forum (FPM) told the Post.

He added that the monthly salary is now paid in two payments; half in the first week of the month and another half in the middle of the month as the airline’s cashflow struggles continue to worsen.

Arief, a steward with 16 years of experience, also criticized the airline’s Voluntary Career Change Program (VCCP), which was carried out between 2003 and 2004. Merpati spent at least Rp 70 billion to compensate about 700 employees during the course of the VCCP, a kind of early pension program.

“Merpati should have allocated that cash for operating expenses and maintaining more aircraft, rather than spending it on such a program,” he surmised.

Meanwhile, the head of the Merpati Employee’s Union, Aries Munandar, said that Merpati needed to get more financial aid and aircraft to keep the company afloat.

“The current management is not competent or capable enough to bring the airline out of the trouble,” he claimed.
Merpati used to operate 32 planes and now that number is down to 26, said Arief, while adding that there were only two outbound routes from Soekarno-Hatta airport in Jakarta.

“There used to be about 60 to 100 destinations from Jakarta,” he added.

Merpati is still worth operating as a national airline company, Arief stated. The airline’s success in getting an award as the safest airline in Indonesia for the past five years from the International Civil Aviation Organization (ICAO) is proof that Merpati remains one of the best airlines in the country despite its financial problems.

“The government should listen to us and take care of the company better,” Arief said.

Meanwhile, Merpati’s corporate secretary Jaka Pujiyono said the airline’s board of directors had done everything possible to save the company both through a restructuring program and financial injections.

“The management is doing its best to restructure the company,” Jaka said.

The result has been encouraging, but it would take time to bring back the business to the level it enjoyed during the early 1990s, he added. The number of pilots has decreased from 600 in 2001 to about 300 now. The number of employees has also dropped from 4,200 in 2002 to 3,200.

“We are in the process of reopening 40 routes, but it will take about two to three months for repairing the aircraft,” Jaka said.

Merpati, the country’s second largest airline after national flag carrier Garuda Indonesia, controlled the domestic routes until the government allowed more private airlines in early 2000s. The entry of the new airlines, which mostly operate the latest version of Airbus or Boeing airplanes have eaten up much of Merpati’s market shares.

As a result of the sharp competition from the new airlines, Merpati continues to suffer a negative cash flow. With its huge workforce, competing with the new airlines is certainly an uphill battle for Merpati

The sharp depreciation of the rupiah against the U.S. dollar during the peak of the financial crisis during late 1990s severely hurt Merpati’s balance sheet as most of its debt was in foreign currency. At present, Merpati has an outstanding debt of about Rp 1.5 trillion (about US$157.9 million) The company had asked the government last year to inject Rp 450 billion in fresh money to solve the financial problem, but it received only Rp 75 billion.

Jaka noted that Merpati would use the Rp 75 billion to get 11 more aircraft operational soon, while adding that the Boeing 737-300 and 737-400 aircraft were in the process of replacing the Boeing 737-200 planes.

The company’s corporate planners are also in the process of selecting national and international companies to forge joint partnerships with. At least 10 parties — seven domestic and three foreign — have shown interests to cooperate with Merpati in serving its domestic, regional and international routes by using its traffic rights to tap the growing market.

Category: Indonesian News, Daily

Suara-Karya, 9 April 2007

JAKARTA (Suara Karya): Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi perusahaan berkelas dunia hanya bisa dilakukan jika BUMN terlepas dari kepentingan politik.

Demikian dikemukakan Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Satya Wijayantara, menjawab pertanyaan di Jakarta, akhir pekan kemarin. Menurut dia, selama BUMN masih dalam cengkeraman kepentingan politik, baik itu dari partai maupun rezim yang berkuasa, maka transformasi tersebut tidak akan pernah tercapai. "Idealnya BUMN itu harus lepas dari segala kepentingan politik," tuturnya.

Salah satu BUMN yang sedang giat melakukan transformasi saat ini adalah PT Pertamina (persero). Perusahaan pertambangan pelat merah ini terus berbenah untuk menuju perusahaan berkelas dunia. "Tapi justru saya melihat BUMN sektor energi ini menjadi tempat pertarungan paling sengit antara kekuatan politik. ini juga terjadi di BUMN sektor perbankan," kata Satya.

Kentalnya tarik menarik kepentingan politik terhadap BUMN "gurih", seperti BUMN sektor energi, perbankan, dan telekomunikasi itu, menurut dia, bisa dilihat dari terjadinya proses pergantian direksi yang kadang bernuansa politis dibanding kepentingan bisnis.

Dengan kondisi seperti ini, Satya pesimis BUMN akan mampu menjadi lembaga bisnis pemerintah yang bisa memberi keuntungan untuk bangsa dan negara. "Ini karena waktunya terkuras untuk mengurusi masalah-masalah bernuansa politik yang seharusnya bukan menjadi pekerjaan BUMN," tegasnya.

Belum lagi, katanya, sikap DPR yang kadang-kadang memanggil para direksi BUMN tanpa melihat waktu. Bahkan, tak jarang anggota DPR menolak melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan BUMN jika direktur utama BUMN bersangkutan tidak hadir.

"Saya berharap, kondisi seperti ini bisa dihentikan. Suasananya sudah sangat memburuk dari waktu ke waktu. Coba kita bayangkan, berapa lama waktu yang dihabiskan oleh seorang direktur BUMN untuk melakukan diskusi dengan DPR dibanding lamanya waktu direktur BUMN tersebut untuk melakukan aktivitas bisnis untuk memajukan perusahaannya?" ujar Satya.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) Kementerian Negara BUMN yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan, pihaknya menerima banyak masukan dan pengaduan terkait kinerja Kementerian Negara BUMN yang tidak sesuai aturan main. Sebanyak 64 dari 158 pengangkatan direksi di BUMN terbengkalai dan mundur dari jadwal hingga satu tahun, sehingga mempengaruhi kinerja BUMN tersebut.

"Kalau melihat jumlahnya, itu tidak sedikit, dan itu berarti kurang ada perhatian dari menterinya. Sebelumnya tidak pernah terbengkalai seperti itu," katanya.

Bahkan, lanjut dia, perpanjangan jabatan direksi di BUMN banyak dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), melainkan melalui penunjukkan langsung. "Kalau otoritas RUPS pindah ke pribadi, itu subjektif sekali, dan itu tidak baik untuk BUMN tersebut," ujarnya.

Selain keterlambatan pengangkatan direksi BUMN, Lili juga menambahkan, Kementerian Negara BUMN juga tidak memperhatikan rencana karier dalam pengangkatan direksi di BUMN. Dia mencontohkan, beberapa posisi penting diisi oleh para pensiunan dari beberapa bank dan mengenyampingkan karier dari para pegawai BUMN yang memiliki kompetensi. (Hanif Sobari/Andrian)

14 Februari 2008 - 13:28 WIB
Hervin Saputra


VHRmedia.com - Jakarta - Reorganisasi dan restrukturisasi Perusahaan Listrik Negara membuka peluang penjualan aset perusahaan negara itu kepada pihak asing. Privatisasi perusahaan yang mengelola hajat hidup orang banyak dikhawatirkan merugikan masyarakat.

Dalam konferensi pers menyikapi program reorganisasi dan restrukturisasi PLN di Jakarta, Rabu (13/2), Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arif Poyuono, menyatakan terdapat agenda politis di balik rencana reorganisasi dan restrukturisasi PLN itu.

Akibat restrukturisasi, PLN akan melakukan rapat umum pemegang saham yang agendanya melepas dua bidang usaha PLN, Indonesia Power serta Pembangkit Listrik Jawa-Bali, dan mengubahnya menjadi BUMN terpisah. "Sekarang kita melihat Menteri Negara BUMN (Sofyan Djalil) mulai lagi menjual BUMN dengan dalih privatisasi. Agenda tersembunyi dari restrukturisasi PLN ini untuk menjual Indonesia Power dan (Pembangkit) Listrik Jawa Bali kepada pihak asing," katanya.

Menurut Arif Poyuono, masyarakat akan dirugikan akibat penjualan Indonesia Power dan Pembangkitan Listrik Jawa Bali kepada pihak asing. Harga listrik akan dinaikkan sebagai konsekuensi berubahnya struktur kedua perusahaan yang akan menjadi milik swasta itu. "Tarif listrik bisa naik lima kali lipat. Ini merupakan jebakan kapitalisme untuk negara-negara berkembang," ujarnya. (E1)


©2008 VHRmedia.com

Kamis, 14 Februari 2008, 00:29:24
Jakarta, myRMnews. Laba bersih BUMN tahun 2008 di­tar­getkan tumbuh 13-15 per­sen dibandingkan dengan pen­ca­paian laba bersih 2007 yang di­perkirakan mencapai Rp 70-75 tri­liun. Untuk urusan peringkat, la­ba tertinggi masih akan di­sum­bang PT Pertamina dan rugi ter­besar oleh PT Perusahaan Lis­trik Negara (PLN).

“Meskipun gejolak ekonomi ti­dak terlalu tinggi di tahun ini target pertumbuhan diperkirakan se­perti itu sesuai RKAP, se­men­tara untuk rugi kami targetkan rugi BUMN di 2008 sebesar Rp 500 miliar ke bawah,” ujar Se­kre­taris Menteri Negara BUMN Said Didu di sela-sela aca­ra BUMN Executive Club di Kantor Pu­sat PT PLN, Jakarta, kemarin.

Didu mengatakan, rugi BUMN di tahun 2007 adalah sebesar Rp 2,9 triliun, dimana PLN ber­kon­tribusi terhadap rugi BUMN paling besar, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun.

“Sementara untuk laba bersih BUMN, Pertamina menduduki ran­king I dengan laba bersih se­ki­tar Rp 20 triliun di 2007,” tan­dasnya.

Di tahun 2007, Didu menga­ta­kan, aset BUMN per­tam­bangan mengalami pertum­buh­an yang pesat. “Antam men­du­duki peringkat teratas per­tum­buhan aset dimana dalam dua tahun dari 2005 hingga 2007 total aset mereka naik 5 kali lipat,” ujarnya.

Di 2008, ditargetkan hanya 22 BUMN saja yang mengalami ke­ru­gian dan di 2009 akan ber­ku­rang menjadi hanya 11 BUMN. “Pe­ningkatan deviden BUMN 2008 menjadi Rp 31 triliun me­ru­pakan pekerjaan yang besar, sa­ya sedang mengotak-atik BUMN mana saja yang bisa di­ambil untuk tambahan ini,” katanya.

Terkait rencana restruk­tu­ri­sa­si, PT PLN diminta berpikir ulang. Dikatakan Ketua Presi­dium FSP BUMN Bersatu, Arief Pu­yono pemerintah diminta meng­kaji ulang rencana res­truk­turisasi PT PLN karena res­truk­turisasi akan berdampak pada para pekerja PLN sendiri.

“Tidak jarang, rekstruturisasi kor­porasi menelan korban ter­ja­di­nya PHK besar besaran, pa­da­hal saat ini pemerintah pe­me­rin­tah berusaha untuk mengu­rangi tingkat pengangguran,” ka­ta Arief di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, gerakan pe­nolakan rekstrukturisasi PLN oleh pekerja merupakan murni ge­rakan buruh dalam mem­perjuangkan kepentingan ter­ha­dap ancaman pemutusan hu­bu­ngan kerja (PHK) dan penurun­an kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah sela­ku pemegang saham PLN ha­rus dapat mencari jalan tengah yang bisa dipahami rakyat tetapi yang juga bisa meyakinkan inves­tor untuk dapat mendu­kung proyek-proyek listrik yang se­dang dijalankan PLN.

Menurutnya, saat ini manaje­men PLN tengah bekerja keras un­tuk mensukseskan program pengadaan listrik 10.000 megawatt yang ditargetkan terpenuhi pada 2020.

“Saat ini, program pengadaan lis­trik 10.000 megawatt mene­mui cukup banyak kendala ter­uta­ma terkait masalah pen­da­na­an. Untuk itu diperlukan kon­sen­trasi dan kerja-keras jajaran ma­najemen PLN dalam me­n­suk­seskan program penga­da­an­nya,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini , lan­jutnya, ada baiknya program res­trukturisasi dan reorganisasi PLN dilaksanakan setelah suk­sesnya proyek pengadaan listrik 10.000 megawatt. Sebab jika di­lak­sanakan bersamaan de­ng­an program restrukturisasi dan reorganisasi PLN, maka dikha­wa­tirkan kedua program ter­se­but tidak bisa berjalan dengan optimal.

Disisi lain, adanya agenda Pe­milu 2009 juga harus diper­ha­tikan. Program sebesar res­truk­turisasi dan reorganisasi di­pastikan memerlukan waktu yang tak sebentar. Program res­trukturisasi dan reorganisasi PLN diharapkan tak berantakan karena berubahnya kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham setelah Pemilu.

“Untuk menghindari resiko ter­jadinya perubahan kebijakan pe­megang saham yang begitu drast­is setelah dilaksanakannya Pe­milihan Umum, maka program restrukturisasi dan reor­ga­ni­sasi BUMN seperti PLN se­harusnya dilakukan pada tahun per­tama setelah dilaksanakan­nya Pemilu,” tam­bahnya.

Arief menyatakan, FSP BUMN Bersatu menyambut baik langkah manajemen PLN me­ngupayakan pembangunan sektor kelistrikan agar ada di track yang benar dan tepat.

“Penetapan tarif rendah yang seragam untuk semua kon­sumen di seluruh pelosok nu­san­tara telah melambangkan ko­mitmen kese­ta­raan sosial bagi seluruh rakyat oleh karena itu hasil RUPS PLN me­ngenai Rekstrukturisasi PLN ha­rus dibatalkan dahulu,” ka­ta­nya. rm

Jakarta (ANTARA NEws) - Federasi Serikat Pekerja (PSP) BUMN Bersatu meminta pemerintah agar mengkaji ulang rencana rekstrukturisasi PT PLN untuk dipikir ulang karena rekstrukturisasi akan mempunyai dampak yan kurang kondusif terhadap para pekerja PLN saat ini, kata Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono.

"Tidak jarang Rekstruturisasi korporasi menelan korban terjadinya PHK besar besaran, padahal saat ini pemerintah pemerintah berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran," katanya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.

Arief berpendapat, gerakan penolakan rekstrukturisasi PLN oleh pekerja adalah murni gerakan buruh dalam memperjuangkan kepentingan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah selaku pemegang saham PLN harus dapat mencarai Jalan tengah yang bisa dipahami rakyat tetapi yang juga bisa meyakinkan investor untuk dapat mendukung Proyek proyek listrik yang sedang dijalankan oleh PLN.

Menurut Arief, saat ini manajemen PLN tengah bekerja keras untuk mensukseskan program pengadaan listrik 10.000 Megawatt. Ditagetkan pada tahun 2020 kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi.

"Saat ini program pengadaan listrik 10.000 Megawatt tersebut menemui cukup banyak kendala terutama terkait masalah pendanaan. Untuk itu diperlukan konsentrasi dan kerja-keras jajaran manajemen PLN dalam mensukseskan program pengadaan listrik 10.000 Megawatt tersebut," katanya.

Dalam kondisi seperti ini ada baiknya program restrukturisasi dan reorganisasi PLN dilaksanakan setelah suksesnya proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt. Sebab jika program pengadaan listrik 10.000 Megawatt dilaksankan bersamaan dengan program restrukturisasi dan reorganisasi PLN maka dikhawatirkan kedua program tersebut jutru tidak bisa berjalan dengan optimal.

Disisi lain Pemilu yang akan diadakan tahun depan (2009) juga harus diperhatikan. Program sebesar restrukturisasi dan reorganisasi dipastikan akan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Program restrukturisasi dan reorganisasi PLN diharapkan tak berantakan karena berubahnya kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham setelah Pemilu.

"Untuk menghindari resiko terjadinya perubahan kebijakan pemegang saham yang begitu drastis setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum, maka program restrukturisasi dan reorganisasi BUMN seperti PLN seharusnya dilakukan pada tahun pertama setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum," tambahnya.

Arief menyatakan, FSP BUMN Bersatu menyambut baik langkah manajemen PLN dalam mengupayakan pembangunan Sektor kelistrikan sudah pada "track" yang benar dan tepat sehingga Rekstrukturisasi PLN perlu dipikir ulang .

"Selain berperan sebagai motor penggerak dan cermin pembangunan ekonomi Indonesia, PLN juga memegang peranan sosial dan politik penting yang penting. Penetapan tarif rendah yang seragam untuk semua konsumen di seluruh pelosok nusantara telah melambangkan komitmen kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat oleh karena itu hasil RUPS PLN mengenai Rekstrukturisasi PLN harus dibatalkan dahulu," katanya.

Ketika ditanya tentang akan habisnya masa jabatan direksi PLN, Arief mengusulkan sebaiknya calon direksi PLN diambil dari orang dalam PLN yang dinilai mengerti masalah PLN, bahkan direksi PLN yang ada saat ini, masih layak dipertahankan karena kinerjanya bagus dalam pengembangan kelistrikan.(*)

COPYRIGHT © 2008






Baca Juga
Karyawan PLN Unjukrasa ke Istana Tolak Hasil RUPS 2008
PLN Luncurkan Listrik Prabayar
Pembangkit Listrik Tenaga Angin Diujicoba di Sangihe


Berita Sebelumnya
SNI Terigu Akan Diberlakukan Kembali
Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Divestasi Newmont
Bakrie Plantations Bantah "Private Placement"


Tentang Kami | Ketentuan Penggunaan | RSS Feed



Copyright © 2008 ANTARA

RUPS PLN memutuskan untuk melakukan Reorganisasi dan Restrukturisasi PLN. Dua anak usaha PLN, Indonesia Power (IP) dan Pembangkitan Jawa Bali (PJB) akan dilepas dari PLN dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri. Dan fungsi PLN Pusat akan menjadi holding dari Perum-Perum itu.

Hasil RUPS PLN ini ditengarai berbagai pihak sebagai upaya untuk memecah (unbundling) unit-unit PLN dan/atau merupakan upaya untuk mem-privatisasi-kan anak perusahaan PLN dan PLN sendiri.

Pemegang saham dalam hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar berhati-hati dengan Program Reorganisasi dan restrukturisasi tersebut . Hal ini bukan hanya dikarenakan PT PLN (Persero) adalah BUMN yang notabene merupakan milik seluruh rakyat.Namun juga karena produk PLN berupa listrik adalah produk yang sangat penting bagi berjalannya roda kehidupan masyarakat.

Yang paling penting untuk diperhatikan oleh PLN adalah jangan sampai program restrukturisasi dan reorganisasi PLN yang dimaksudkan untuk membenahi pola kerja PLN yang terlalu sentralistik justru menimbulkan persoalan baru yang mengganggu pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat.

Sebelum melaksanakan program restrukturisasi dan reorganisasi harus diingat bahwa sektor ketenagalistrikan selain menjadi bagian yang menyatu dari mesin pertumbuhan ekonomi, juga merupakan komponen sentral pembangunan berkelanjutan. Energi yang berkualitas tinggi, termasuk di dalamnya akses terhadap pelayanan listrik, dapat menjadi senjata yang ampuh bagi pembangunan. Akses tersebut dapat mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan dan munculnya kesempatan untuk membuka usaha.

RESTRUKTURISASI DAN REORGANISASI PLN HARUS DILAKUKAN PADA MOMEN YANG TEPAT

Reformasi ekonomi — Restrukturisasi, Liberalisasi, dan Privatisasi — terjadi di hampir semua sektor, salah satunya di sektor kelistrikan. Semangat yang terkandung dalam program restrukturisasi dan reorganisasi PLN adalah bagaimana PLN bisa lebih leluasa bergerak memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat patut dihargai.


Namun program restrukturisasi dan reorganisasi tersebut harus dilakukan pada momen yang tepat agar benar-benar bisa mencapai tujuannya. Kesalahan memilih momen kapan

program restrukturisasi dan reorganisasi PLN tersebut mulai dilaksanakan mempunyai resiko yang cukup besar. Resiko tersebut adalah gagalnya program itu sendiri karena ketidaksiapan teknis maupun dimanfaatkannya program restrukturisasi dan reorganisasi oleh pihak-pihak tertentu yang semata-mata mengedepankan kepentingan bisnis di sektor kelistrikan.

Sebagimana kita ketahui bahwa saat ini manajemen PLN tengah bekerja keras untuk mensukseskan program pengadaan listrik 10.000 Megawatt. Ditagetkan pada tahun 2020 kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi.

Saat ini program pengadaan listrik 10.000 Megawatt tersebut menemui cukup banyak kendala terutama terkait masalah pendanaan. Untuk itu diperlukan konsentrasi dan kerja-keras jajaran manajemen PLN dalam mensukseskan program pengadaan listrik 10000 Megawatt tersebut.

Dalam kondisi seperti ini ada baiknya program restrukturisasi dan reorganisasi PLN dilaksanakan setelah suksesnya proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt.

Sebab jika program pengadaan listrik 10.000 Megawatt dilaksankan bersamaan dengan program restrukturisasi dan reorganisasi PLN maka dikhawatirkan kedua program tersebut jutru tidak bisa berjalan dengan optimal.

Disisi lain Pemilu yang akan diadakan tahun depan (2009) juga harus diperhatikan . Program sebesar restrukturisasi dan reorganisasi dipastikan akan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jangan sampai program restrukturisasi dan reorganisasi PLN jadi berantakan karena berubahnya kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum.

Untuk menghindari resiko terjadinya perubahan kebijakan pemegang saham yang begitu drastis setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum, maka program restrukturisasi dan reorganisasi BUMN seperti PLN seharusnya dilakukan pada tahun pertama setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum.


REKOMENDASI

Berdasarkan segala dalil yang terurai di atas, dengan ini kami menyampaikan rekomendasi terbuka terkait program restrukturisasi dan reorganisasi PLN yaitu :

1.Hendaknya rencana rekstrukturisasi PLN untuk dipikir ulang karena rekstrukturisasi PLN akan mempunyai dampak yan kurang kondusif terhadap para pekerja yang ada di PLN saat ini , tidak jarang Rekstruturisasi Corporasi menelan korban terjadinya PHK besar besaran padahal saat ini pemerintah pmerintah berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran
2.Kepentingan masyarakat memang telah terlalu sering dikorbankan atas nama “pembangunan”. Di sektor kelistrikan, proses reformasi kelistrikan diantaranya restrukturisasi dan privatisasi memiliki resiko yang besar untuk sekali lagi mengabaikan, bahkan menelikung,kepentingan masyarakat. Walaupun mungkin tidak diniatkan dari awalnya, manfaat masyarakat yang berupa listrik murah serta perlindungan lingkungan bisa saja dikebiri atas nama kelayakan ekonomi atau upaya untuk menarik investor.
3.Pemerintah selaku pemegang saham PLN harus dapat mencarai Jalan tengah yang bisa dipahami rakyat tetapi yang juga bisa meyakin- kan investor untuk dapat mendukung Proyek proyek listrik yang sedang dijalankan oleh PLN
4.Sektor ketenagalistrikan selain menjadi bagian yang menyatu dari mesin pertumbuhan ekonomi, juga merupakan komponen sentral pembangunan berkelanjutan. Energi yang berkualitas tinggi, termasuk di dalamnya akses terhadap pelayanan listrik, dapat menjadi senjata yang ampuh bagi pembangunan. Akses tersebut dapat mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan dan munculnya kesempatan untuk membuka usaha. ,oleh karena itu apa yang dilakukan manajemen PLN dalam mengupayakan pembangunan Sektor kelistrikan sudah pada track yang benar dan tepat sehingga Rekstrukturisasi PLN perlu dipikir ulang .
5.Selain berperan sebagai motor penggerak dan cermin pembangunan ekonomi Indonesia, PLN juga memegang peranan sosial dan politik penting yang penting. Penetapan tarif rendah yang seragam untuk semua konsumen di seluruh pelosok nusantara telah melambangkan komitmen kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat oleh karena itu hasil RUPS PLN mengenai Rekstrukturisasi PLN harus dibatalkan dahulu