FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN BERSATU

Presiden: Fasilitasi Peringatan Hari Buruh


Oleh Wisnu Nugroho

Kuwait, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat kepolisian dan pemerintah daerah memfasilitasi perayaan Hari Buruh Internasional, 1 Mei, dengan tetap menegakkan hukum jika ada pelanggaran dan aksi destruktif.

Presiden berharap perayaan itu berjalan baik sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh dengan pengembangan dunia usaha.

"Lakukan langkah-langkah hukum bagi mereka yang mengotori dan mencemarkannya. Kita harus tegas karena demokrasi dan tegaknya hukum harus berjalan bersama," kata Presiden di Kuwait, sebelum kunjungan kerja ke Qatar, Minggu (30/4).

"Saya mendukung kepedulian serta perjuangan meningkatkan nasib dan kesejahteraan buruh. Itu jadi tekad dan komitmen pemerintah, dunia usaha, dan semua yang memandang buruh penting," ujarnya.

Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan, memberi hak-hak, perlindungan, memastikan keamanan dalam bekerja, tidak di-PHK, dan perusahaan tidak bangkrut. Untuk itu, pemerintah menata ketenagakerjaan bekerja sama dengan dunia usaha dan buruh. Presiden ingin peringatan Hari Buruh diletakkan dalam konteks itu.

"Saya dengar akan ada unjuk rasa. Dalam demokrasi itu wajar. Saya ingin letakkan dalam semangat baru bagaimana kita semua bersatu padu membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Yang harus kita cegah, perayaan itu jangan kontraproduktif dengan upaya besar bangsa dalam membangun ekonomi dengan perusakan dan pelanggaran hukum. Jangan cemari Hari Buruh," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, jika melihat kondisi sekarang ini, aksi demo yang akan digelar puluhan ribu buruh dan pekerja Senin ini tidak ada relevansinya dengan perayaan Hari Buruh 1 Mei yang dilakukan di negara-negara sosialis seperti di China dan Rusia. "Di sana, perayaan Hari Buruh 1 Mei dilakukan dengan bergembira, bukan dengan unjuk rasa besar-besaran," ujar Kalla sebelum rapat DPP Partai Golkar, Minggu di Jakarta.

Menyinggung masalah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kalla mengatakan sudah ada kesepakatan dengan konfederasi serikat pekerja dan buruh lain.

Buruh tak ingin rusuh

Para pengurus serikat buruh dan pekerja menyatakan, tidak menginginkan unjuk rasa dengan momen perayaan Hari Buruh Internasional di Jakarta rusuh. Perayaan ini diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional.

Tekad itu dikemukakan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban, Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dominggus Octavianus, Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional Joko Haryono, dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Muhammad Iqbal, Minggu di Jakarta. "Berlebihan kalau ada yang menganggap dalam aksi ini akan terjadi macam-macam. Kami ingin berunjuk rasa dengan damai," kata Rekson Silaban.

Puluhan ribu buruh dan pekerja diperkirakan mengikuti unjuk rasa nasional ini. Awalnya, kegiatan akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Namun, setelah melihat perkembangan, mereka sepakat memecah konsentrasi massa ke beberapa tempat, seperti Gedung DPR, Gedung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Istana Negara, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah provokasi massa.

"Kami tak ingin bentrok dengan siapa pun. Karena itu, kami kecewa dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang malah akan mengerahkan massa tandingan dengan dalih mengamankan Ibu Kota," kata Rekson Silaban.

Joko Haryono menambahkan, SPN masih memantau situasi di lapangan untuk memastikan tidak ada kelompok selain buruh yang berniat mengacaukan unjuk rasa pada hari Senin.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans Muzni Tambusai mengatakan, pemerintah membebaskan siapa saja untuk merayakan Hari Buruh Internasional ini. Namun, karena hari Senin bukanlah hari libur, para buruh diminta menaatinya sesuai prosedur.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP- BUMN) Bersatu FX Arif Poyuono mengatakan, rendahnya investasi asing justru akibat praktik negatif aparat negara.

Upah buruh, menurut Arif, di Indonesia hanya 9 persen dari biaya produksi, sedangkan biaya pungutan liar dan korupsi bisa mencapai 15 persen. (ham/har)

*Arief poyuono *
IPengurangan Premium jadi pilihan Pemerintah dengan berbagai resiko
Melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati level US$100 per barel membuat pemerintah Indonesia ketar-ketir. Pasalnya, kondisi ini tentu akan memicu lonjakan subsidi BBM di APBN. Untuk meringankan beban subsidi di APBN, . Pemerintah kelihatannya memang akan melakukan antisipasi lewat dua alternatif. Pertama, menaikkan harga BBM langsung, seperti yang terjadi pada 2005. Kedua, pembatasan atau pengurangan volume beredarnya BBM premium, solar, dan lain-lain, kecuali minyak tanah, yang bersubsidi
Pemerintah juga terlihat panik dalam menyikapi defisit APBN dan membuktikan ketidak mampuan Menteri menteri ekonomi SBY dan Menteri ESDM , seharusnya banyak halyang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi startegi untuk mencukupi APBN 2008

Kalau alternatif pertama yang dipilih, yaitu kenaikan harga BBM, jelas akan langsung berpengaruh bukan hanya pada masing-masing industri, tetapi juga ke masyarakat. Kalau langkah ini yang diambil pemerintah, pasar bisa langsung drop, dan cenderung menyulut demo masyarakat. Kalaupun alternatif ini tetap dipilih, saya pikir pemerintah hanya menyelesaikan masalah di APBN, tetapi tidak menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang timbul kemudian. Selain itu, kalau harga BBM dinaikkan, akan berpengaruh terhadap inflasi karena naiknya biaya transportasi dan segala macamnya. Jadi, mesti ditanyakan kepada pemerintah, alternatif nomor satu sanggup dijalankan atau tidak? Melihat kondisi itu, Pemerintah menilai alternatif kedua sepertinya menjadi pilihan .

Alternatif kedua yang menjadi pilihan pun bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah , karena pemerintah belum mempunyai sistim untuk dapat mengkontrol jalannya pengurangan volume BBM yang di subsidi , Sekarang wilayah Jakarta saja menguasai sekitar 40%–50% dari total penjualan nasional. Jakarta memang masih sebagai barometer. Akan tetapi, jangan anggap enteng beberapa kota lainnya, seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. Penjualan di sana juga meningkat.

Pemerintah memlilih untuk melakukan pengurangan volume BBM premium dan solar hanya untuk meredam gejolak politik saja dan tindakan ini hanya lah tindakan instan dan akan menjadi BOM waktu bagi pemerintah yang akan datang , bukan dari hitungan ekonomis untuk biasa mengatasai defisit APBN akibat lonjakan subsidi BBM di pos APBN

II Akibat Pengurangan Volume BBM
Pilihan pengurangan volume BBM premium dan solar akan banyak memberikan damapk yang buruk bagi perekonomian Indonesia dan menggurangi pertumbuhan ekonomi , dari beberapa alasan yang akan timbul dari dampak tersebut diantaranya :
1. Program pengurang BBM premium dan solar dalam sistim kontrolnya akan mengunakan sistim smart card yang diajukan BP Migas , inipun bukan cara yang tepat karena rentan akan meyebabkan antrian di POM Pom bensin , dan pembangunan sistim inipun bukanlah murah ,yang tentunya juga akan memakan dana anggaran APBN
2. Program Pengurangan BBM premium dan solar juga akan menyebabkan dampak timbulnya POM POM bensin liar , dan POM POM bensin resmi akan sangat bisa berbuat nakaldengan menjual BBM premium dan solar di luar POM bensin karena selisih harga yang mengiurkan antara BBM Premium dengan pertamax
3. Pembatasan Premium pun akan bisa menciptakan inflasi yang sangat tinggi karena banyak perusahaan yang mengunakan mobil dengan class pribadi ,dan meyebabkan tuntutan dari pekerja yang mengunakan mobil pribadi menuntut kenaikan gaji . sehingga terjadi overhead cost dalam perusahaan sehingga meyebabkan harga pokok produksi akan naik

III Tujuan Subsidi bagi Rakyat Harus menganut Keadilan

Subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini bukan subsidi yang benar benar memberi keadilan pada rakyat , sebenarnya tujuan Subsidi haruslah menganut azas keadilan bagi rakyat yang berhak , bicara mengenai subsidi BBM yang ternyata selam ini juga tidak dinikamati oleh rakyat yang berhak

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah defisit APBN dan Subsidi kepada rakyat secara adil yang dapat dilakukan Pemerintahan SBY diantaranya :

1. BBM premium dan solar bersubsidi tetap dipertahankan pada harga saat ini , dan untuk menutupi defisit APBM akibat subsidi BBM bisa dilakukan dengan cara memperlakukan Petrol Tax kepada kepada pemilik mobil pribadi yaitu dengan menyatukan road TAX ( pembayaran STNK tahunan) dengan Petrol Tax yang hitungan besarannya dapat mudah dikalkulasi , tetapi ini memerlukan kejujuran bagi aparat penegak lalulintas dan Pajak .
Contoh:
Misalkan pemilik Mobil pribadi kita asumsikan menghabiskan BBM premium maupun solar sebesar 20 liter/hari , untuk setiap liternya dikenakan Petrol Tax sebesar Rp 500 , sehingga perhari dibebankan pajak sebesar RP 10000
dan sebulan Rp 300.000 dan setahun Rp 3.600 000 yang ditagihkan ketiga memperpanjang STNK dengan memperlihat surat tanda bukti dari kantor pajak .dengan cara seperti ini defisit APBN yang katanya berjumlah 10 trilyun dengan mudah di cukupi.

2. BBM tetap naik tapi untuk kendaraan umum di lengkapi dengan GAS Card seperti yang dilakukan Pertamina , dan kelebihan dari nilai subsidi yang diberikan pemerintah dapat dire imburse setiap bulan ke Bank
3. Pemerintah harus siap dengan sistim Transportasi Publik yang memadai untuk melayani rakyat yang tidak mengunakan lagi mobil pribadi akibat tingginya Petrol tax yang dibebankan , pemerintah juga harus biasa mengurangi kemacetan jalan , dan memperbaiki infrakstruktur jalan.

IV Dana alokasi Subsidi BBM dapat dialokasikan Untuk peningkatan pangan Nasional

Subsidi pangan yang akan diberikan pemerintah kalau hanya untuk mensubsidi kebutuhan pangan rakyat miskin saja adalah merupakan kebijakan yang tidak mendidik rakyat untuk mau berproduksi , seharusnya subsidi BBM yang di alokasinya dirubah menjadi subsidi pangan sebenarnya dapat untuk membuka sektor pertanian yang profesional , dengan cara membentuk semacam BUMN yang khusus untuk menghasilkan kebutuhan pangan dengan pola pertanian Inti dan Plasma yang diterapkan dalam perkebunan sawit , dan bukan seperti sekarang BUMN yang menangani pangan seperti BULOG hanya sebagai pembeli saja .
Karena naiknya harga komoditas pangan di pasar Internasional sebenarnya merupakan kesempatan emas bagi negara Indonesia untuk membangun BUMN yang khusus menangani perusahaan yang menghasilkan kebutuhan komoditas pangan , karena ada penilaian yang salah dari pemerintah bahwa naiknya komoditas pangan( kedelai ) di pasar internasional sebenarnya bukan karena komoditas itu dikonversi menjadi biofuel tetapi disebakan karena mahalnya biaya transportasi untuk mengankut komoditas pangan , karena transportasi laut yang digunakn untuk mengangkut perdagangan komoditas kesuatu negara masih mengunakan bahan bakar fosil.
Dari sisi biaya transportasi saja , BUMN yang akan di beroperasi pada sektor produsen pangan saja diuntungkan kalau pasarnya di domestik ,karena kebutuhan domestik saja cukup besar. Jadi seharusnya pemerintah harus jeli membaca peluang



Penulis : Ketua FSP BUMN Bersatu

Market failure Sektor Perbankan Kebijakan kredit yang digariskan Bank Indonesia (BI) untuk menggerakkan sektor riil hingga kini sulit terwujud. Kalangan perbankan tetap beranggapan bahwa kredit di sektor riil masih berisiko tinggi, sehingga muncul keraguan untuk menyalurkan kredit pada sektor ini. Dengan demikian, hal ini tidak akan banyak mengubah komposisi penyaluran kredit perbankan, karena perbankan lebih memprioritaskan sektor konsumsi. Kalaupun mengucurkan kredit, itu berlangsung hanya sebatas pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan total nilai tidak sampai Rp 10 miliar.
Bagi perusahaan di sektor riil, kinerja keuangan mereka menjadi faktor penting dalam mengakses sumber dana di perbankan. Namun, mereka tidak serta merta menghendaki kucuran kredit dari perbankan tanpa terlebih dahulu memperbaiki kinerja keuangan perusahaan bersangkutan di samping dukungan iklim investasi kondusif yang menjadi jaminan pemerintah.
Harus diakui, minimnya kucuran kredit perbankan ini menyebabkan sektor riil sulit bergerak, meski tidak sepenuhnya benar. Buktinya, walaupun suku bunga kredit sudah turun, sektor riil tetap lesu karena tidak didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Jadi, sepanjang pemerintah tidak melakukan perbaikan iklim investasi serta merealisasikan berbagai insentif yang bisa menjadi stimulus bagi dunia usaha, kinerja sektor riil sulit meningkat alias semakin “melempem” dan sulit diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan, yang selama ini sektor riil telah terbukti mampu menyerap jutaan tenaga kerja

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2006 adalah 39,1 juta orang atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan tersebut diperoleh dengan menggunakan garis kemiskinan dari kebutuhan dasar kalori minimal 2.100 kilo kalori atau sekitar Rp 152.847 per kapita per bulan. Tepatnya, garis kemiskinan yang dipergunakan sebesar Rp 131.256 per kapita per bulan untuk wilayah pedesaan dan Rp 75.324 per kapita per bulan untuk daerah perkotaan.

Menurut laporan Bank Dunia, penduduk miskin di Indonesia sampai Februari 2005 mencapai 35,10 juta orang atau 15,97 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan terus meningkat, Maret 2006 menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan dihitung dengan pengeluaran hidup di bawah Rp 14.000,00 per hari per orang. Akan tetapi kalau dinaikkan dengan pengeluaran hidup di bawah Rp 18.000,00 per orang per hari, jumlah penduduk miskin menjadi 108,78 juta atau 49 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya, kurang lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, hampir separuhnya adalah miskin.

Market failure’ di sektor perbankan
Satya Wijayantara sekjen FSP BUMN bersatu mengatakan kegagalan dan macet Sektor Riil akan menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan , oleh karenanya pemerintah harus cepat memulihkan sektor riil agar ancaman krisis ekonomi dapat terhindal , dan ponit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah Intermediasi perbankan macet Market failure’ di sektor perbankan, Pengangguran ,Menurunnya Kualitas hidup
Deindustrialisasi, Sektor Riil jalan di Tempat ,Indikasi Krisis Ekonomi Regional .

Solusi untuk mengerakan Sektor riil lewat Bank BUMN pertama harus BI harus terus menurunkan suku bunga SBI (BI rate), untuk mengurangi daya tarik SBI. Namun penurunan ini ada batasnya, karena tidak mungkin menyentuh laju inflasi. Jika inflasi 2007 diproyeksikan 7% (pesimis) atau 6,5% (optimis), maka laju penurunan suku bunga SBI 3 bulan (ekuivalen dengan BI rate) akan berhenti pada level 8,50% atau 8,75%. kedua
bank-bank BUMN harus berani mengambil inisiatif sebagai pionir untuk mendorong sektor riil, terutama melalui (1) pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan dapat berfungsi sebagai daya tarik (‘sweetener’) bagi investor di sektor riil; dan (2) proyek-proyek yang padat karya yang prospektif, misalnya pembangunan agribisnis, Pertanian dan Industri Perikanan , Serta pemerintah harus membenahi iklim investasi, agar sektor riil bergerak dengan risiko usaha yang rendah, lalu perbankan mengucurkan kreditnya lebih deras lagi seperti Birokrasi , Law enforcement, pajak